HUKUM PERJANJIAN VS HUKUM PAJAK

Perikatan Kartu Kredit hanya dapat lahir karena PERJANJIAN, dan TIDAK dapat lahir karena UNDANG-UNDANG, sedangkan Perikatan Pajak hanya dapat lahir karena UNDANG-UNDANG dan TIDAK dapat lahir karena PERJANJIAN, sehingga pencampuradukan antara Perikatan yang bersumber dari Perjanjian dengan Perikatan yang bersumber dari Undang-undang tidak dibenarkan demi hukum, karena Nasabah KK tidak pernah merasa menandatangani perjanjian berdasarkan Undang-undang cq Perikatan Pajak cq membayar pajak, sebab hanya menandatangani perikatan yang bersumber dari Perjanjian cq Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran (APMK).
Kedudukan para pihak dalam perikatan Perjanjian sama tinggi, bisa disimpangi dan tidak imperatif, akibat hukumnya dikehendaki, sedangkan kedudukan para pihak dalam perikatan Undang-undang tidak sama tinggi, karena salah satu pihaknya adalah Penguasa cq Pemerintah cq Fiskus, bersifat imperatif dan tidak dapat disimpangi serta akibat hukumnya diluar kehendak para pihak.
Seseorang tidak dapat dikatakan berjanji sesuatu hal apabila dikenakan suatu kewajiban oleh Undang-undang, karena hal itu diluar kehendaknya, sehingga perikatan Undang-undang tidak mengandung anasir janji.
Perikatan yang bersumber dari Perjanjian termasuk dalam Hukum Perjanjian dan bagian dari Hukum Privat, sedangkan Perikatan yang bersumnber dari Undang-undang cq Perikatan Pajak termasuk dalam Hukum Pajak cq Hukum Administrasi Negara dan bagian dari Hukum Publik.
Sistem hukum Eropa continental yang dianut Indonesia nyata-nyata telah memisahkan secara tegas antara Hukum Privat dengan Hukum Publik sehingga tidak dibenarkan adanya pencampuradukkan kedua bidang hukum tersebut.
Dengan demikian pungutan, penagihan, pengenaan dan pembebanan biaya PAJAK cq Bea Meterai yang sudah lunas demi hukum dalam perikatan Perjanjian Kartu Kredit yang dilakukan Citibank adalah tidak sah, tidak berdasar, illegal dan melawan hukum, karena pembayaran pajak termasuk dalam Perikatan Pajak cq Hukum Pajak cq HAN cq Hukum Publik, sedangkan pembayaran Kartu Kredit termasuk dalam Perikatan Perjanjian cq Hukum Perjanjian cq Hukum Privat, dimana sistem hukum Eropa Continental nyata-nyata telah menarik garis pemisah secara tegas antara hukum privat dengan hukum publik sehingga pencampuradukan kedua hukum tersebut tidak dibenarkan demi hukum.
Kesimpulannya:
Citibank telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait pungutan, penagihan, pengenaan dan pembebanan pajak cq Bea Meterai yang sudah LUNAS demi hukum dalam perikatan perjanjian kartu kredit cq perjanjian pinjam meminjam uang dengan kartu kredit sebagai alat pembayaran (APMK).

HUKUM PAJAK VS HUKUM PERJANJIAN (KARTU KREDIT)

HUKUM PAJAK

Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

Dalam perikatan Perjanjian yang menjadi Subyek Hukum adalah para pihak.

Dalam Hukum Pajak cq Perikatan Pajak yang menjadi subyek hukum adalah WAJIB PAJAK, BUKAN Subyek Pajak, karena wajib pajak telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif, sedangkan Subyek Pajak tidak memenuhi syarat tersebut.

Dalam perikatan Perjanjian Kartu Kredit diantara HAGUS (Penggugat) dengan Citibank (Tergugat), yang menjadi Subyek Hukum adalah Penggugat maupun Tergugat.

Dalam perikatan Perjanjian Kartu Kredit tersebut, kedudukan Citibank adalah Bank selaku Wajib Pajak Badan, sedangkan kedudukan Nasabah adalah Subyek Pajak Perorangan, sehingga yang wajib membayar pajak dalam Perjanjian Kartu Kredit tersebut adalah Citibank selaku Wajib Pajak Badan, karena yang menjadi Subyek Hukum dalam Hukum Pajak terkait perikatan Perjanjian Kartu Kredit adalah WAJIB PAJAK cq Citibank cq Tergugat, BUKAN Nasabah cq Hagus cq Penggugat.

Dengan demikian pelunasan pembayaran pajak cq pajak negara cq pajak pusat cq pajak dokumen cq Bea Meterai dalam Perjanjian Kartu Kredit adalah Citibank selaku Wajib Pajak Badan yang dibuktikan dengan adanya fakta hukum tentang pelunasan pembayaran pajak oleh Citibank kepada Negara dengan cara pelunasan menggunakan system komputerisasi sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Dirjen Pajak No 122d Tahun 2000.

Dalam Hukum Pajak, membayar pajak adalah suatu KEWAJIBAN HUKUM, sehingga dengan adanya pelunasan pembayaran pajak oleh Citibank sendiri kepada Negara nyata-nyata telah membuktikan demi hukum bahwa pelunasan pembayaran pajak adalah KEWAJIBAN HUKUM Citibank sendiri demi hukum.

Kesimpulannya ;

·         Pelunasan pembayaran pajak cq Bea Meterai dalam Perjanjian Kartu Kredit adalah KEWAJIBAN HUKUM Citibank sendiri demi hukum, sehingga penagihan, pemungutan, pengenaan dan pembebanan biaya pajak cq Bea Meterai yang sudah LUNAS demi hukum kepada Nasabah adalah tidak sah, tidak berdasar dan melawan hukum yang termasuk Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUHPerdata.

·         Citibank juga DIDUGA melakukan USAHA LAIN diluar kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan yang juga melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UU Perbankan yang termasuk diduga sebagai KEJAHATAN terkait pungutan, penagihan, pengenaan dan pembebanan biaya PAJAK yang sudah LUNAS demi hukum karena Citibank diduga telah melakukan USAHA LAIN diluar kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan yang juga melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UU Perbankan yang termasuk diduga sebagai KEJAHATAN, karena Citibank menjadi PENGHIMPUN DAN PEMUNGUT PAJAK MASYARAKAT, padahal tugas dan fungsi bank adalah MENGHIMPUN DANA MASYARAKAT, BUKAN MENGHIMPUN DANA PAJAK MASYARAKAT.

·         Citibank juga diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Bank sebagaimana dimaksud Pasal 49 UU Perbankan terkait pungutan, penagihan, pengenaan dan pembebanan biaya PAJAK yang sudah LUNAS demi hukum karena biaya pajak tersebut merupakan tambahan biaya yang dikenakan Citibank secara sepihak diluar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bertentangan dengan PBI 7/52/2005 jo PBI No 11/11/2009 dan SE BI No 7/60/DASP/2005 jo SE BI No 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

HUKUM PAJAK VS HUKUM PERJANJIAN

HUKUM PAJAK

Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

Dalam perikatan Perjanjian yang menjadi Subyek Hukum adalah para pihak.

Dalam Hukum Pajak cq Perikatan Pajak yang menjadi subyek hukum adalah WAJIB PAJAK, BUKAN Subyek Pajak, karena wajib pajak telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif, sedangkan Subyek Pajak tidak memenuhi syarat tersebut.

Dalam perikatan Perjanjian Kartu Kredit diantara HAGUS (Penggugat) dengan Citibank (Tergugat), yang menjadi Subyek Hukum adalah Penggugat maupun Tergugat.

Dalam perikatan Perjanjian Kartu Kredit tersebut, kedudukan Citibank adalah Bank selaku Wajib Pajak Badan, sedangkan kedudukan Nasabah adalah Subyek Pajak Perorangan, sehingga yang wajib membayar pajak dalam Perjanjian Kartu Kredit tersebut adalah Citibank selaku Wajib Pajak Badan, karena yang menjadi Subyek Hukum dalam Hukum Pajak terkait perikatan Perjanjian Kartu Kredit adalah WAJIB PAJAK cq Citibank cq Tergugat, BUKAN Nasabah cq Hagus cq Penggugat.

Dengan demikian pelunasan pembayaran pajak cq pajak negara cq pajak pusat cq pajak dokumen cq Bea Meterai dalam Perjanjian Kartu Kredit adalah Citibank selaku Wajib Pajak Badan yang dibuktikan dengan adanya fakta hukum tentang pelunasan pembayaran pajak oleh Citibank kepada Negara dengan cara pelunasan menggunakan system komputerisasi sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Dirjen Pajak No 122d Tahun 2000.

Dalam Hukum Pajak, membayar pajak adalah suatu KEWAJIBAN HUKUM, sehingga dengan adanya pelunasan pembayaran pajak oleh Citibank sendiri kepada Negara nyata-nyata telah membuktikan demi hukum bahwa pelunasan pembayaran pajak adalah KEWAJIBAN HUKUM Citibank sendiri demi hukum.

Kesimpulannya ;

·         Pelunasan pembayaran pajak cq Bea Meterai dalam Perjanjian Kartu Kredit adalah KEWAJIBAN HUKUM Citibank sendiri demi hukum, sehingga penagihan, pemungutan, pengenaan dan pembebanan biaya pajak cq Bea Meterai yang sudah LUNAS demi hukum kepada Nasabah adalah tidak sah, tidak berdasar dan melawan hukum yang termasuk Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 jo Pasal 1365 KUHPerdata.

·         Citibank juga DIDUGA melakukan USAHA LAIN diluar kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan yang juga melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UU Perbankan yang termasuk diduga sebagai KEJAHATAN terkait pungutan, penagihan, pengenaan dan pembebanan biaya PAJAK yang sudah LUNAS demi hukum karena Citibank diduga telah melakukan USAHA LAIN diluar kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan yang juga melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UU Perbankan yang termasuk diduga sebagai KEJAHATAN, karena Citibank menjadi PENGHIMPUN DAN PEMUNGUT PAJAK MASYARAKAT, padahal tugas dan fungsi bank adalah MENGHIMPUN DANA MASYARAKAT, BUKAN MENGHIMPUN DANA PAJAK MASYARAKAT.

·         Citibank juga diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Bank sebagaimana dimaksud Pasal 49 UU Perbankan terkait pungutan, penagihan, pengenaan dan pembebanan biaya PAJAK yang sudah LUNAS demi hukum karena biaya pajak tersebut merupakan tambahan biaya yang dikenakan Citibank secara sepihak diluar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bertentangan dengan PBI 7/52/2005 jo PBI No 11/11/2009 dan SE BI No 7/60/DASP/2005 jo SE BI No 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

INILAH BUKTI DUGAAN PEMBOHONGAN (KEBOHONGAN) PUBLIK CITIBANK

Inilah Dasar Hukum Hagus Menggugat Citibank

Andi Saputra - detikNews

Kamis, 22/12/2011 23:49 WIB
Jakarta Hagus Suanto memenangkan gugatan melawan Citibank di PN Jaksel. Atas putusan ini, pihak Citibank mengajukan banding. Lantas, apa sebenarnya alasan hukum Hagus Suanto?

Berikut alasan-alasan Hagus dalam emailnya yang diterima redaksi, Rabu (21/12) kemarin:

1. Peraturan BI No 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI No 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, antara lain nyata-nyata menegaskan dan mengatur sebagai berikut :

Pasal 22
Penerbit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan dari Pemegang Kartu

Pasal 18
Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu

2. Surat Edaran BI No 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran BI No 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, antara lain nyata-nyata menegaskan dan mengatur sebagai berikut :

Angka Romawi I, angka 5 SE BI No 7/60/DASP/2005
Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu. Termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili dan email, serta kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Penerbit yang bersangkutan

Angka Romawi I, huruf A, angka 6 SE BI No 11/10/DASP/2009
Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu. Termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili dan email, serta kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Penerbit yang bersangkutan.

Seperti diketahui, majelis hakim Aksir selaku ketua dan Syaefoni dan M. Razak selaku hakim anggota menilai beban biaya tambahan tersebut melanggar hukum. Sebab, beban biaya ini sudah menjadi kewajiban pihak yang mengeluarkan kartu kredit

"Mengabulkan permohonan penggugat untuk sebagian. Menyatakan perjanjian antara Bank BCA dan Citibank yang membebankan biaya tambahan ke nasabah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya tidak berlaku mengikat dan tidak sah," demikian putusan yang dibuat oleh ketua majelis hakim Aksir.

Sementara itu menanggapi putusan ini, kuasa hukum Citibank dalam kasus tersebut, Gingseng Manulung, langsung menyatakan banding. Adapun pihak Bank BCA, selama persidangan tidak pernah hadir.

(asp/mok)

http://news.detik.com/read/2011/12/22/234905/1798082/10/inilah-dasar-hukum-hagus-menggugat-citibank

CITIBANK DIDUGA MELAKUKAN PEMBOHONGAN PUBLIK TERKAIT PERNYATAAN DALAM BERITA "BELUM INKRACHT CITIBANK TETAP CHARGE BAYAR KARTU KREDIT VIA ATM LAIN" KARENA TIDAK ADA SATUPUN ATURAN YANG MENGATURNYA

Hak Jawab/Koreksi Hagus Suanto Tidak Ditanggapi Citibank

Andi Saputra - detikNews

Selasa, 08/05/2012 21:03 WIB 

Jakarta Setelah 2 bulan Hagus Suanto membuat hak jawab/koreksi, pihak Citibank tidak memberikan tanggapan. Berita pertama yang dimaksud yaitu 'Belum Incraacht, Citibank Tetap Charge Bayar Kartu Kredit via ATM Lain' yang dimuat detikcom pada 16 Desember 2011.

Lalu Hagus Suanto membuat Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi yang dimuat detikcom pada tanggal 27 Februari 2012. Sehingga secara hukum yang dianggap benar adalah Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi yang disampaikan Hagus Suanto.

Berita ini juga sebagai koreksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 UU No 40/1999 tentang Pers.

(asp/vta)

http://news.detik.com/read/2012/05/08/210321/1912496/10/hak-jawab-koreksi-hagus-suanto-tidak-ditanggapi-citibank 

PUJIAN MAJELIS HAKIM PN JAKARTA SELATAN

Dalam persidangan tanggal 15 Maret 2012 dengan agenda "pembuktian" dari Penggugat, Majelis Hakim yang pernah saya laporkan kepada Mahkamah Agung dan telah diperiksa di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2012, malah "memuji" saya, bahwa saya pantas jadi DOSEN HUKUM, waduuh suatu pujian yang merupakan suatu "kehormatan" bagi saya. Sebelumnya beberapa Hakim juga pernah memuji saya bahkan menganggap saya sudah bergelar "S - 3" Hukum, bahkan ada yang memuji saya bakal jadi "PROFESSOR", waaah makin membuat saya "takut" terhadap pujian2 tersebut, sebab bisa membuat saya menjadi "besar kepala", tetapi mudah2an TIDAK, pertanyaannya adalah "BENARKAH DAN MAMPUKAH SAYA ?", waktulah yang akan membuktikannya. Semoga "kepandaian dan keberanian" saya nantinya berguna paling tidak membawa "perubahan dan perbaikan" pada PENEGAKKAN HUKUM di Negara ini.
Semoga.Amin.
Salam.

PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Pada tanggal 8 Maret 2012, saya telah diperiksa sebagai "Saksi Pelapor" terkait Laporan Pengaduan saya kepada Mahkamah Agung terhadap Majelis Hakim PN Jakarta Selatan No 270/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dan/atau No 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel mengenai dugaan pelanggaran Hukum Acara Persidangan, Hukum Pembuktian, Asas Imparsialitas, Asas Audi Alteram Partem, dan Kode Etik Profesi Hakim.
Saat itu saya di periksa oleh 2 (dua) orang Hakim Tinggi PT DKI Jakarta yaitu Hakim Tinggi Rocky Panjaitan SH dan Hakim Tinggi Asnahwati SH. Sedangkan Ketua Tim Pemeriksa Hakim Tinggi Sudaryati SH tidak hadir dalam pemeriksaan itu.
Dalam pemeriksaan itu, saya berupaya memperlihatkan bukti-bukti mengenai kebenaran fakta-fakta hukum terkait kebenaran laporan pengaduan saya, namun tanpa mengurangi rasa hormat, saya merasa cukup heran, karena sangat terkesan kedua Hakim Tinggi itu hanya memandang sebelah mata alat bukti yang saya perlihatkan bahkan sama sekali tidak diteliti maupun diperiksa dengan cermat atas dasar alasan bahwa kedua Hakim Tinggi itu nantinya juga akan memverifikasi laporan pengaduan saya dengan juga memeriksa Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas.
Berdasarkan informasi dari Majelis Hakim yang bersangkutan, rencananya beliau2 akan diperiksa pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012.
Tujuan laporan saya adalah sebagai "perbaikan" untuk meningkatkan profesionalitas, harkat dan martabat Para Hakim dalam memimpin persidangan sesuai asas Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali kebenaran yang hidup dalam masyarakat (kepatutan/kebiasaan) atau asas kepatutan, profesionalitas dan imparsialitas.
Mudah-mudahan nantinya atau sekarang makin banyak Hakim tipe Sosiologis Kultural dan tipe Hakim Spiritual Religius sebagaimana dimaksud Opini Bpk Sudjito, Guru Besar dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UGM dalam surat kabar Kompas, edisi Jum'at, 2 Maret 2012, dan makin jarang bahkan sudah seharusnya tidak ada lagi Hakim tipe "Pedagang" dan Hakim tipe ""Budak Majikan" dalam Peradilan di Indonesia.
Saya juga berharap agar "Hakim2 Pengadilan Negeri" dalam memutus selalu bertindak seolah2 sebagai Hakim Agung, sehingga Putusannya nantinya baik di Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung tetap sama saja yaitu kalau "dikabulkan" nantinya tetap dikabulkan hingga Kasasi, sebaliknya kalau "ditolak" nantinya pada saat Kasasi juga tetap ditolak, sehingga "Putusannya makin berbobot dan menimbulkan kepastian hukum" dan dengan sendirinya profesionalitas Hakim menjadi meningkat, jangan seperti sekarang, di PN dikabulkan, di PT ditolak, kemudian di MA dikabulkan atau di PN ditolak, di PT dikabulkan dan di MA dikabulkan.
Semoga, waktulah yang akan membuktikannya.
Salam.